Kenali Kewajiban Pajak PT Perorangan yang Harus Dipatuhi

Oleh:

Maqhfirotur Rohmatillah

Konsultan Hukum dan Perizinan di Kalyana Law Office
Kenali Kewajiban Pajak PT Perorangan yang Harus Dipatuhi

Tabel Pembahasan

Kewajiban Pajak PT Perorangan. Dalam dunia bisnis saat ini, banyak orang memilih untuk mendirikan PT Perorangan sebagai opsi utama untuk memiliki perusahaan mereka sendiri. Namun, di balik kebebasan dan keuntungan yang ditawarkan oleh bentuk badan hukum ini, ada satu hal yang tak boleh diabaikan: kewajiban pajak PT Perorangan. Jika Anda tidak mematuhi kewajiban ini, Anda bisa berhadapan dengan berbagai sanksi, mulai dari sanksi sosial, administratif, hingga pidana.

Pertimbangan Penting dalam Sebelum Mendirikan PT Perorangan

PT Perorangan adalah bentuk badan hukum yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang bisa dipilih oleh para pelaku usaha untuk mengelola bisnis mereka secara formal. Sesuai dengan namanya, badan hukum ini dapat didirikan oleh satu orang yang bertindak sebagai direktur sekaligus pemegang saham.

Salah satu keunggulan PT Perorangan adalah kebutuhan modal yang relatif kecil. Dengan modal minimal yang tidak ditentukan jumlahnya, Anda sudah dapat mendirikan PT Perorangan. Selain itu, karena dapat didirikan oleh satu orang saja, PT Perorangan merupakan pilihan terbaik bagi mereka yang ingin memulai usaha sendiri tanpa menemukan mitra bisnis yang dapat dipercaya.

Namun, ada juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah adanya batasan modal. Karena termasuk dalam kategori UMK, pemerintah membatasi modal PT Perorangan hingga maksimal 5 miliar Rupiah. Kekurangan lainnya adalah tidak adanya mekanisme pengawasan dua arah atau “check and balance.” Hal ini terjadi karena dalam PT Perorangan, hanya ada satu orang yang berperan sebagai direktur dan pemegang saham, tanpa adanya komisaris di dalamnya.

Sebelum memutuskan untuk mendirikan PT Perorangan, tentu Anda perlu memahami syarat dan prosedur pendiriannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Anda juga harus memperhatikan kewajiban pajak PT Perorangan yang harus dipenuhi sebagai pelaku usaha.

Kenali Kewajiban Pajak PT Perorangan yang Harus Dipatuhi
Kenali Kewajiban Pajak PT Perorangan yang Harus Dipatuhi

Kewajiban Pajak PT Perorangan yang Perlu Diperhatikan

Setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, memiliki kewajiban pajak masing-masing. Hal ini juga berlaku untuk PT Perorangan. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), Anda harus mematuhi empat kewajiban pajak PT Perorangan berikut ini:

1. Memungut PPN dan PPnBM

Ketika melakukan transaksi jual-beli Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), PKP PT Perorangan wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). PPN merupakan pajak yang dikenakan atas barang atau jasa yang diserahkan dari penjual kepada pembeli, sedangkan PPnBM adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang-barang mewah.

Baca Juga:   Perbedaan Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial

Dalam memungut PPN dan PPnBM, Anda perlu mengetahui jenis barang atau jasa apa saja yang dikenai pajak tersebut, serta besaran tarif pajak yang berlaku. Menurut ketentuan terbaru, tarif PPN adalah 11%, sedangkan tarif PPnBM berkisar antara 0% hingga 200%.

2. Menyetorkan PPN dan PPnBM

PPN dan PPnBM yang telah dipungut sebenarnya merupakan uang titipan dari pembeli yang harus disetorkan oleh PKP PT Perorangan ke pemerintah. Oleh karena itu, setelah memungut PPN dan PPnBM, PKP wajib membayar pajak tersebut kepada negara. PPN dan PPnBM yang telah dihitung dan dipungut oleh PKP harus disetorkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak PPN disampaikan.

3. Melaporkan SPT Masa PPN

Setelah menyetorkan PPN, kewajiban pajak PT Perorangan selanjutnya adalah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPN. Pelaporan SPT Masa PPN harus dilakukan, baik ada atau tidak ada transaksi penyerahan BKP dan JKP. Dalam melaporkan SPT Masa PPN, Anda harus memperhatikan batas waktu akhir pelaporan yang berlaku. Pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan paling lambat pada hari terakhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Jika terlambat melaporkan, PKP dapat dikenai sanksi denda.

4. Membuat Faktur Pajak

Kewajiban pajak PT Perorangan lainnya adalah menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP maupun JKP. Faktur pajak sangat penting bagi PKP sebagai bukti bahwa pajak telah dipungut. Oleh karena itu, faktur pajak wajib dibuat setiap kali terjadi penyerahan atau transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Perorangan.

Setelah faktur pajak dibuat, Anda juga harus mengunggah faktur pajak elektronik atau e-Faktur. Pastikan Anda mengetahui ketentuan terbaru mengenai batas waktu pengunggahan e-Faktur. Jika melewati batas waktu yang telah ditentukan, Anda tidak dapat melaporkan SPT Masa PPN karena akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sanksi Tidak Mematuhi Kewajiban Pajak Perusahaan

Setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, memiliki kewajiban membayar pajak. Jika Anda lalai dalam memenuhi kewajiban ini, Anda akan menghadapi berbagai kesulitan di masa depan. Berikut adalah beberapa sanksi yang bisa diterima oleh pelaku usaha jika mereka tidak mematuhi kewajiban pajak perusahaan mereka:

1. Tidak Dapat Mendaftar Online Single Submission (OSS)

OSS adalah sistem yang dibuat pemerintah untuk mempermudah proses perizinan kegiatan usaha di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jika Anda tidak dapat mendaftar di OSS, Anda tidak akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dikeluarkan oleh OSS. Tidak memiliki NIB berarti usaha Anda tidak memiliki keabsahan secara hukum.

Baca Juga:   Cara Membuat NIB PT Perorangan

2. Merusak Citra dan Kredibilitas Perusahaan

Salah satu sanksi sosial yang didapat oleh perusahaan yang tidak membayar pajak adalah reputasi yang buruk di masyarakat. DJP dapat mempublikasikan daftar perusahaan yang tidak membayar pajak, dan hal ini tentu akan merusak citra dan kredibilitas perusahaan tersebut. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan konsumen terhadap perusahaan tersebut.

3. Kesulitan dalam Pengelolaan Keuangan

Setelah melakukan transaksi, umumnya pembeli atau klien akan meminta bukti berupa faktur pajak. Jika kewajiban pajak PT Perorangan tidak dipatuhi, faktur pajak akan sulit untuk diterbitkan. Jika kondisi ini terus berlanjut, perusahaan akan menghadapi kesulitan dalam mengelola keuangan, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk pada keuangan perusahaan.

4. Terpantau oleh Automatic Exchange of Information (AEoI)

Automatic Exchange of Information (AEoI) adalah sistem pertukaran informasi otomatis antara negara asal dan negara tempat wajib pajak terdaftar sebagai residen pajak. Tujuan sistem ini adalah untuk melacak potensi pajak di luar negeri serta mengawasi apakah ada wajib pajak yang melakukan penghindaran atau penggelapan pajak.

5. Menerima Sanksi Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi meliputi pengenaan bunga, denda, dan kenaikan nilai pajak. Sementara itu, sanksi pidana yang dapat diterima jika tidak membayar pajak adalah pidana penjara minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun, serta denda minimal dua kali pajak terutang dan maksimal empat kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

6. Pembatalan Izin Usaha

Izin usaha sangat penting bagi kelangsungan operasional perusahaan. Jika Anda tidak mematuhi kewajiban pajak, ada kemungkinan besar bahwa perusahaan Anda akan menerima sanksi berupa pencabutan izin usaha. Salah satu contohnya adalah kasus klub Sky Garden di Bali yang tidak membayar pajak dan akhirnya izin usahanya dicabut.

Demikianlah penjelasan tentang PT Perorangan dan kewajiban pajak PT Perorangan yang harus dipatuhi. Setelah memahami informasi ini, diharapkan Anda dapat mendirikan PT Perorangan dengan mempertimbangkan baik pertimbangan dalam mendirikan PT Perorangan maupun kewajiban pajaknya. Jika Anda membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai peraturan perpajakan terkini, disarankan untuk berkonsultasi dengan akuntan atau konsultan pajak yang berpengalaman.

Layanan Kami

Jasa Pengurusan dan Pembuatan NIB
Layanan Pendirian CV
Jasa Pendirian PT Perorangan