Jasa dan Layanan Pendirian Firma

Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan Firma sebagai suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.

Dalam bahasa Belanda, Firma merupakan terjamahan dari venootschap onder firma atau VOF, yang artinya perserikatan dagang antara beberapa perusahaan atau juga sering disebut sebagai Firma atau Fa yaitu sebuah bentuk persekutuan guna menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama.

Firma merupakan salah satu jenis badan usaha, yang belum memiliki status badan hukum. Namun demikian, pendirian Firma adalah menggunakan akta dan harus didaftarkan kepada Sistem Administrasi Badan Usaha di Kemenkumham (sistem SABU).

Dasar Hukum Pendirian Firma

Firma memiliki pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta perusahaan.

Firma hanya boleh  didirikan oleh WNI saja dan minimal 2 orang. WNA asing tidak boleh mendirikan Firma.

Antara Firma dengan PT atau bentuk badan lainnya, memiliki norma perhitungan pajak penghasilan yang sama. Perhitungan pajaknya sama saja.

Biaya Pendirian Firma

Rp

7.000.000

Info pemesanan atau pertanyaan tentang layanan?

Pendiri Firma

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Permenkumham 17/2018, bahwa pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan Firma yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABU.

Notaris

Sesuai dengan UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik. Proses pendirian Firma dilakukan berdasarkan akta yang dibuat oleh Notaris dan kemudian di daftarkan dalam sistem SABU di Kementerian Hukum dan HAM.

Sesuai dengan Pasal 12 juncto Pasal 14 Permenkumham 17/2018, bahwa dokumen untuk pendaftaran Firma disimpan Notaris dan Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT Firma.

Menteri

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) Permenkumham 17/2018 , Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini adalah Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Permenkumham 17/2018, Menteri mengeluarkan SKT atau Surat Keterangan Terdaftar, sebagai tanda bukti pendaftaran Firma di dalam SABU.

NPWP

Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang Wajib Pajak dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tidak seperti PT yang langsung dapat nomor NPWP ketika proses di Menteri, proses pendaftaran Firma di Menteri tidak mendapatkan nomor NPWP dan harus melakukan pendaftaran manual melalui kantor pajak.

NIB & Izin Usaha

Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha elayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).

Di dalam platfrom OSS ini terdapat nomor identitas usaha yang disebut Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penegasan tentang jenis perizinan berupa a. Izin Usaha; dan b. Izin Komersial atau Operasional.

Hubungi kami apabila kamu membutuhkan layanan Legalitas. Kami siap membantu!

Layanan Pendapat Hukum
Jasa Pendirian Yayasan