Tarif Service Charge PPh Pasal 4 Ayat 2 dan Perhitungannya

Tarif Service Charge PPh Pasal 4 Ayat 2

Tabel Pembahasan

Tarif Service Charge PPh Pasal 4 Ayat 2. Pajak memang seringkali membingungkan, apalagi jika kita membahas pajak layanan jasa. Pertanyaannya pun muncul: apakah jenis pajak yang dikenakan pada service charge, apakah PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh 23? Bagaimana tarif pajaknya dan bagaimana cara menghitungnya? Mari kita bahas satu per satu.

Apa Itu Service Charge?

Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai jenis pajak yang dikenakan pada service charge, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu service charge. Secara sederhana, service charge adalah biaya layanan yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan penyedia layanan atau perjanjian awal yang disepakati. Biaya layanan ini menjadi objek pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Baik service charge maupun service tax, keduanya merupakan biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh pembeli atas total pembelian barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, service tax adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari biaya layanan. Pajak ini dikenakan pada penyedia barang dan/atau jasa yang dibebankan kepada penerima penghasilan atau pengguna layanan/pembeli. Oleh karena itu, pihak yang menerima penghasilan atau pengguna/pembeli harus memotong dan menyetorkan PPh yang terutang ke kas negara.

Jenis Pajak yang Dikenakan: PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh 23?

Kembali ke pertanyaan awal, jenis pajak yang dikenakan pada service charge adalah PPh Pasal 4 ayat 2 dan bisa juga PPh Pasal 23. Namun, perlu diperhatikan bahwa PPh Pasal 23 hanya dikenakan jika service charge tersebut tidak berhubungan dengan sewa ruangan.

Pengenaan PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 23 didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002 tentang Perubahan KMK No. 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan. Sementara itu, aturan mengenai service charge yang tidak berhubungan dengan sewa ruangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 141 Tahun 2015.

Baca Juga:   Perbedaan Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial

Tarif PPh Pasal 4 ayat 2

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 120/KMK.03/2002, tarif PPh Pasal 4 ayat 2 untuk service charge adalah sebesar 10% dari jumlah bruto atas:

  1. Sewa ruangan
  2. Sewa tanah
  3. Sewa bangunan

Jumlah bruto yang dimaksud mencakup semua pembayaran atau utang yang harus dibayarkan oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan yang disewa. Hal ini termasuk biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, fasilitas lainnya, dan “service charge” baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Tarif PPh Pasal 23 untuk Service Charge yang Tidak Berhubungan dengan Sewa Ruangan

Sedangkan tarif PPh Pasal 23 untuk service charge yang tidak berhubungan dengan sewa ruangan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 141 Tahun 2015. Tarif pajak ini sebesar 2% dari jumlah bruto atas:

  1. Jasa Lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21

Dalam perhitungannya, jumlah bruto tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak penghasilan yang dikenakan atas service charge tersebut bersifat final.

Contoh Perhitungan PPh Service Charge

Mari kita lihat contoh pemotongan PPh atas service charge agar lebih memahami perhitungannya:

Contoh kasusnya adalah ketika PT AAA sebagai pemilik gedung perkantoran melakukan kerjasama dengan PT BBB sebagai pengelola gedung. PT BBB memperoleh fee sebesar Rp500.000.000 setahun dari PT AAA. Pembayaran fee dilakukan pada tanggal 22 Mei 2023.

Salah satu penyewa ruangan di gedung perkantoran tersebut adalah PT CCC yang membayar biaya sewa sebesar Rp100.000.000 dan service charge sebesar Rp7.500.000 setahun. PT CCC melakukan pembayaran atas tagihan sewa dan service charge tersebut pada tanggal 31 Mei 2023.

Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh atas transaksi sewa tersebut?

Baca Juga:   Laporan Keuangan: Menyusun dan Memahami Keuangan Perusahaan dengan Lebih Baik

Dalam kasus ini, PT CCC sebagai pihak penyewa wajib memotong PPh Pasal 4 ayat 2 secara final atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan yang diterima oleh PT AAA.

Perhitungan PPh 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT CCC adalah sebagai berikut:

Tarif PPh 4 (2) x Jumlah bruto nilai persewaan = 10% x (Rp100.000.000 + Rp7.500.000) = 10% x Rp107.500.000 = Rp10.750.000

Kewajiban PT CCC sebagai pemotong PPh Pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut:

  1. Memotong PPh 4 (2) sebesar Rp10.750.000
  2. Membuat bukti potong PPh 4 (2) yang diberikan pada PT AAA
  3. Menyetorkan pemotongan PPh 4 (2) ke kas negara paling lambat 11 Juni 2023
  4. Melaporkan pemotongan atas transaksi persewaan gedung tersebut dalam SPT Masa PPh 4 (2) Masa Pajak Mei 2023 paling lambat tanggal 20 Juni 2023

Sementara itu, PT BBB sebagai pihak yang mengelola gedung dan mendapatkan fee sebesar Rp500.000.000 tersebut, akan dikenakan PPh Pasal 23 oleh PT AAA sebagai pihak yang membayarkan fee pengelolaan gedung perkantoran.

Perhitungan PPh yang dipotong PT AAA atas fee yang diterima PT BBB adalah sebagai berikut:

Tarif PPh 23 x Jumlah fee = 2% x Rp500.000.000 = Rp10.000.000

Kewajiban PT AAA sebagai pemotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

  1. Memotong PPh 23 sebesar Rp10.000.000
  2. Membuat bukti potong PPh 23 dan memberikannya kepada PT BBB
  3. Menyetorkan pemotongan PPh 23 paling lambat 11 Juni 2023
  4. Melaporkan pemotongan tersebut dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak paling lambat tanggal 20 Juni 2023

Pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh 4 (2) dan PPh 23 wajib dilakukan melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami lebih lanjut tentang pajak service charge, jenis pajak yang dikenakan, tarif pajaknya, serta contoh perhitungan yang relevan. Jaga keteraturan dan kepatuhan Anda dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Layanan Kami

Jasa Pengurusan dan Pembuatan NIB
Layanan Pendirian CV
Jasa Pendirian PT Perorangan